MATERI KELOMPOK 6
NOTE: KELOMPOK 6 BEBAS PLAGIASI
BAB I
PENDAHULUAN
Apa itu berfikir komprehensif tentang sistem etika politik dan ideologi?
Komprehensif adalah sesuatu atau wawasan yang sifatnya luas dan lengkap yang mampu menerima segala aspek dan menyelesaikannya dengan baik. Istilah “komprehensif” diambil dari kata “comprehensie” dari bahasa inggris yang berarti menyeluruh, luas, mencakup banyak hal. Jadi, berpikir secara integral komprehensif yaitu cara berpikir yang “luas” dengan wawasan yang meyeluruh.
Sistem etika politik adalah suatu kekuasaan dalam negara yang dijalankan sesuai legalitas hukum maupun demokratis yang berdasarkan prinsip-prinsip moral agar tidak bertentangan dengan moral.
Ideologi adalah suatu gagasan atau ide yang dianggap sebagai cara pandang segala sesuatu yang diajukan oleh seluruh anggota masyarakat. Ideologi pasti dimiliki oleh masing-masing negara yang memiliki peran penting untuk mengatur warga negaranya dan agar mampu mencapai cita-cita dan tujuan nasional.
Tujuan ideologi yaitu sebagai sistem berpikir masyarakat yang dapat digunakan sebagai sebuah himpunan ide dan prinsip tentang bagaimana masyarakat itu bekerja.
Bagaimana kondisi sistem etika politik di Indonesia saat ini?
Saat ini, kehidupan perpolitikan yang terjadi di Indonesia “kompleks” karena Indonesia saat ini telah melewati berbagai masa kelam dalam politik. Asas legalitas politik termuat dalam TAP MPR Tahun 2001 tentang “Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.
Hal-hal yang berkaitan dengan etika politik yaitu sikap,moral, atau nilai yang dimiliki oleh manusia. Salah satu etika politik yang rawan diterobos yaitu politisasi bantuan sosial (bansos) dari program pemerintah yang kini ramai pada masa pandemi Covid-19. Menurut dia, kecenderungan bakal calon pejawat yang berpotensi mencalon di pilkada melakukan “politisasi bansos” dikarenakan mengabaikan celah kekosongan tahapan pilkada.
Pelanggaran etika politik ini lebih berat konsekuensinya dari vonis hukum karena etika politik merupakan pedoman dan prinsip dasar hukum dan tindakan politik seseorang dalam melaksanakan mengemban pembangunan daerah kata Pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Budi Suryadi.
BAB II
PEMBAHASAN
Mengevaluasi berbagai sistem etika politik dan ideologi-ideologi
besar dunia
2.1 Persoalan-persoalan hidup berbangsa dan bernegara
Persoalan
kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, sedang mengalami ujian dan berada pada
masa-masa sulit. Krisis hampir terjadi dalam segenap aspek kehidupan. Akar dari
semua persoalan sesungguhnya telah terjadi krisis kepercayaan dan kepemimpinan
yang secara simultan berakibat pada terjadinya krisis kebangsaan dan
kenegaraan. Pasca reformasi 1998, nilai-nilai kebangsaan Pancasila, sebagai
dasar negara, ideologi negara, falsafah hidup, wayoflife bangsa Indonesia,
jatidiri bangsa disembunyikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dengan kata lain, aspek-aspek lokalitas mulai
dijauhi bahkan mungkin ditinggalkan untuk selanjutnya beralih pada setiap
entitas yang bernafaskan global agar tidak dicap ketinggalan jaman. Sehingga
akibatnya, kebanggaan dan komitmen sebagai bangsa semakin luntur.
Perbedaan
konsep tentang Negara yang dilandasi oleh pemikiran ideologis adalah penyebab
utamanya. Karena itu, kita perlu memahami filosofi ketatanegaraan tentang makna
kebebasan atau kemerdekaan suatu bangsa dalam kaitannya dengan ideologinya.
Tetapi pada zaman modern, teori yang
universal ini tidak diikuti orang. Kita mengenal banyak bangsa yang menuntut
bangsa yang sama. Orang kemudian beranggapan bahwa untuk memperoleh pengakuan
dari bangsa lain dan juga suatu Negara memerlukan mekanisme yang lazim disebut
proklamasi kemerdekaan.
Pertama,
terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) merupakan suatu proses yang
tidak sekadar dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaan pun mempunyai
peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.
Kedua, Proklamasi baru “mengantar bangsa
Indonesia” sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti
bahwa kita telah “selesai”bernegara.
Ketiga, Keadaan bernegara yang kita cita-citakan
belum tercapai hanya dengan adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, tetapi
harus kita sebagai warga negara yang baik akan mengisi untuk menuju keadaan
merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.
Keempat, terjadinya Negara yaitu karena kehendak
seluruh bangsa, bukan sekadar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau
golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam teori
kelas.
Kelima, Religiositas yang tampak pada terjadinya
Negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Unsur inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi pokok-pokok pikiran keempat
yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, yang bertuliskan yaitu bahwa
Indonesia bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang (pelaksanaannya) didasarkan
pada kemanusiaan yang adil dan beradab
2.2 Sistem etika politik di Indonesia
Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga Negara terhadap Negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Fungsi etika politik dalam masyarakat masih terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan hingga menjelaskan legitimasi politik secara bertanggungjawab.Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentative. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis.
Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalahidiologis dapat dijalankan secara obyektif. Hukum dan kekuasaan Negaramerupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penatamasyarakat yang normatif, kekuasaan Negara sebagai lembaga penata masyarakatyang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individudan sosial). Jadi etika politik membahas hukum dan kekuasaan. Prinsip-prinsipetika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu Negara adalah adanya cita-cita
Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan apiori, melainkan secara rasional,objektif, dan argumntasi. Adalah salah satu paham kalau etika politik langsung mau mencampuri politik praktis-sebagaimana etika pada umumnya tidak dapat menetapkan apa yang harus dilakukan seseorang.
Tugas etika politik adalah subsidier : membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara obyektif, artinya berdasarkan argument-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapioleh semua yang mengerti permasalahan. Etika politik tidak dapat mengkhotbahi para politikus tetapi dapat memberikan patokan-patokan orientasi dan pegangan yang normative bagi mereka yang memang mau menilai kualias tatanan dan ehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia ( Franz Magins-Suseno.1986. 2-3 ).
Tujuan etika politik untuk mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama dan untuk orang lain dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Etika politik membantu juga untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Penekanan adanya korelasi ini supaya dapt menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara.
2.3 Penerapan nilai Pancasila dalam etika Politik di Indonesia
Kehidupan politik rakyat Indonesia selalu didasari oleh nilai-nilai pancasila. Pancasila yaitu suatu landasan dan tujuan kehidupan politik bangsa kita. Yang berkaitan dengan hal tersebut, proses pembangunan politik yang sedang berlangsung di negara kita sekarang ini harus diarahkan pada proses reaktualisasi sistem politik demokrasi pancasila yang handal, yaitu sistem politik yang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kualitas kemandirian tinggi yang memungkinkannya untuk membangun atau mengembangkan dirinya secara terus-menerus sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakatnya dan perubahan zaman.
Dengan demikian, sistem politik demokrasi pancasila akan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan jati dirinya, sehingga senantiasa mempertahankan, memelihara dan memperkuat relevansinya dalam kehidupan politik. Nilai-nilainya bukan hanya untuk dihayati dan dibudidayakan, tetapi diamalkan dalam kehidupan politik bangsa dan negara kita yang terus berkembang. Proses reformasi yang sedang berjalan di Indonesia merupakan bukti kedinamisan kehidupan politik masyarakat Indonesia.
Akan tetapi, kedinamisan itu, jangan sampai menanggalkan nilai-nilai pancasila. Kehidupan politik yang semakin demokratis dengan ditandai oleh terbukanya saluran asprirasi politik masyarakat, seperti adanya kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan berpendapat, pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif misalnya kepala daerah secara langsung yang harus selalu didasari oleh nilai-nilai pancasila.
Eksistensi sebuah negara juga bergantung pada keberadaan ideologisnya. Eksistensi negara dalam berbagai urusan baik urusan ke dalam maupun keluar sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dimilikinya. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh setiap negara dalam hal ini pemerintahannya selalu berdasarkan pada ideologi nasional negara yang bersangkutan. Tidak hanya itu, ideologi negara menjadi pandangan dan pedomaan hidup aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari setiap warga negaranya. Dalam konteks kehidupan politik, pancasila harus dijadikan sebagai etika politik oleh setiap warga negara dalam aspek kehidupan yang harus selalu diimplementasikan dengan berlandaskan nilai-nilai pancasila
2.4 Memahami
ideologi-ideologi besar dunia
Ideologi-ideologi besar dunia secara umum dibagi menjadi 2 kubu yaitu Kapitalisme dan Sosialisme karena adanya perbedaan fundamental dalam memandang hakekat manusia. Kapitalisme memiliki bentuk khusus yang tidak eksplisit dan juga memiliki peranan historik tinggi untuk mencapai sebuah kesuksesan setinggi mungkin demi meningkatkan derajat hidup manusia. Sifat yang mendasari ini yaitu Akumulasi (adanya pelipatgandaan keuntungan), Eksploitasi (segala hal harus diolah agar mendapatkan keuntungan yang maksimal), Ekspansi (keuntungan harus terus didorong dengan memperluas wilayah yang digunakan untuk memproduksi.
Varian ideologi yang mucul dari kapitalisme yaitu ada Imperalisme (hasrat tertinggi untuk menguasai ekonomi politik dunia seperti Amerika Serikatt, Jepang,dsb), Liberalisme (mengedepankan nilai moral individu dan lebih berkembang sebagai budaya masyarakat seperti hedonism, apatism, individualism radical) dan Nooliberalisme (strategi kapitalisme global yang dikorporasi oleh raksasa internasional untuk menguasai perekonoman dunia).
Ciri-ciri
sistem ekonomi yang kapitalis yaitu :
1. Persaingan bebas di pasar masih ada
2. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh
warga negara sehingga peran pemerintah kecil bahkan sampai tidak dapat ikut
atau campur tangan dalam kegiatan tersebut
3. Dalam melakukan kegiatan ekoonomi,
masyarakat memiliki haknya sendiri
4. Alat produksi dimiliki oleh individu atau perorangan
Negara-negara yang menganut ideologi kapitalisme antaralain, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda dan Perancis.
Sosialisme
yaitu suatu kapitalisme yang mengarah pada penghancuran dunia dalam berbagai
aspek. Di Indonesia dan di dunia misalnya sebagai dampak dari sebuah perang
dingin yang biasanya digunakan sebagai sasaran empuk kepentingan negeri.
Masyarakat Indonesia umumnya telah dibungkam nalarnya untuk mengulik lebih
dalam dubstantif atas ideologi sosialisme. Hal-hal yang mendasari ciri ini
yaitu Kolektifisme (manusia harus menjalankan hidup secara sosial bukan untuk
memuaskan kepentingan pribadi), Ealiarian (kesetaraan hak dan kewajiban untuk
mengolah potensi diri dan melindungi sesama), Sharing Economy (setiap orang
berhak memperoleh hasil yang sesuai dengan keterampilan dan waktu kerjanya),
dan Caring Nature (meningkatkan kuliatas alam dan mengolahnya agar bermanfaat).
Politik di
Indonesia memiliki berbagai macam ideologi karena terpengaruh oleh budaya
barat. Tetapi pancasila telah teruji sebagai ideologi dasar Negara hanya saja
Indonesia belum utuh dalam mengembangkan sebuah demokrasi karena adanya
pembatasan perkembangan ideologi ini.
Ciri-ciri ideologi sosialisme yairu sebagai
berikut :
1. Negara menguaasai alat produksi
2. Dalam mengatur suatu kegiatan
perusahaan, warga negara harus ijin terlebih dahulu karena tidak diberi
kebebasan oleh negara
3. Pemerintah mengatur kegiatan ekonomi
sosialisme
4. Tidak ada perbedaan kaya atau
miskin, majikan atau buruh karena dianggap sama
5. Lebih memntingkan kekuasaan negara
6. Pemikiran keagamaan kuat sehigga
harus tolong menolong
7. Memiliki prinsip kesamarataan
Negara-negara yang menganut ideologi sosialisme antara lain, China, Denmark, Finlandia, Belanda, Kanada, Swedia, Norwegia, Irlandia, Selandia Baru,Belgia, dll.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan :
Dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa pemerintahan untuk menjelankan kekuasaan demi mencapai suatu tujuan tertentu. Namun dalam menjalakan hal ini pemimpin harus bersikap jujur, adil dan menaati hukum yang berlaku. Dalam menjalankan pemerintahan berarti mereka harus mampu menerapkan kekuasaan secara adil bukan saling menutup-nutupi hingga melakukan kejahatan.
SARAN :
Dalam kehidupan bermasyarakat
hendaknya pancasila disosialisasikan lagi agar dapat mewujudkan suatu
pemerintahan yang berkesinambungan karena suaru negara dalam meningkatkan
kekuatan politik ditentukan oleh kondisi
pemerintah yang absolut sebagai bagian terpenting dalam membentuk suatu negara.
DAFTAR PUSTAKA
https://www.kompasiana.com/suaibnapir/54f76e8da3331119368b4846/urgensi-etika-politik-di-indonesia
https://www.slideshare.net/SaddamTjahyo/mengenal-ideologi-besar-dunia-oleh-saddam-cahyo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
If you have question, please written in comment column